Rupiah Terkoreksi ke Rp17.718 per Dolar AS, Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Tangerang Soroti Beban Fiskal Negara

Onenewsnusantara| JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Radio Elshinta, nilai tukar rupiah pada sore hari ini terkoreksi hingga menyentuh angka Rp17.718 per 1 dolar AS. Data pergerakan USD/IDR juga menunjukkan tren pelemahan rupiah dalam perdagangan hari ini. (id.investing.com)

Menanggapi kondisi tersebut, Dr. (C) Edi Candra, S.H., M.H., selaku Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Tangerang, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyerap anggaran sangat besar.

Menurutnya, niat membantu masyarakat melalui program tersebut merupakan langkah yang baik, namun implementasi di lapangan harus benar-benar diawasi agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Niat membantu rakyat tentu sangat mulia. Tetapi ketika implementasinya tidak tepat sasaran dan justru membuka ruang kepentingan elite, maka pada akhirnya rakyat juga yang menjadi korban,” ujar Dr. (C) Edi Candra.

Ia kemudian mengingatkan pemerintah untuk belajar dari pengalaman krisis ekonomi 1998 saat kepemimpinan Soeharto berakhir dan dilanjutkan oleh B. J. Habibie. Saat itu, kata Edi, pemerintah mengambil langkah penghematan fiskal dan menghentikan sejumlah proyek besar demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ketika dolar melonjak di era 1998 hingga menembus lebih dari Rp16 ribu, Habibie mengambil langkah realistis dengan menghentikan proyek ambisius industri pesawat dan fokus melakukan penataan ekonomi dari dalam. Padahal beliau punya cita-cita besar agar Indonesia sejajar dengan negara maju,” katanya.

Edi menilai keputusan tersebut terbukti efektif karena dalam waktu kurang dari satu tahun nilai tukar rupiah mampu ditekan hingga kisaran Rp6 ribu per dolar AS.

Lebih lanjut, ia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberanian politik dalam mengevaluasi program-program besar yang membebani fiskal negara.

“Kalau pemerintah berjiwa besar, anggaran MBG yang disebut mencapai ratusan triliun per tahun bisa dievaluasi atau dipangkas agar fiskal lebih kondusif,” ujarnya.

Menurutnya, program tersebut sebaiknya difokuskan hanya untuk daerah kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sementara sisa anggaran dapat dialihkan untuk sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan gratis hingga jenjang S1, penguatan pertahanan negara, dan pembangunan infrastruktur.

“Mungkin akan lebih tepat sasaran jika anggarannya diperkecil dan difokuskan ke wilayah 3T. Sisanya bisa dipakai untuk pendidikan gratis negeri maupun swasta, pertahanan negara, dan infrastruktur. Jika itu dilakukan, kepercayaan rakyat bisa kembali pulih,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Dr. (C) Edi Candra menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak perlu malu mengakui ketika program atau gagasan pihak lain dinilai lebih efektif untuk kepentingan bangsa.

“Tidak perlu malu mengakui program orang lain lebih baik. Itu juga bagian dari jiwa ksatria,” tutupnya. (*)