Ketua Umum LSM Gerhana Indonesia Siap Kawal Kasus Pengadaan Internet Rp 105 Miliar di Kabupaten Tangerang Hingga Tuntas

OneNewsNusantara | Tangerang –Kasus dugaan kejanggalan dalam pengadaan internet senilai Rp 105 miliar di Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan. Ketua Umum LSM Gerhana Indonesia, Inuar Gumay, S.H., menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

Hal tersebut disampaikannya pada Minggu (4/1/2025), di Sekretariat LSM Gerhana Indonesia, Perum Taman Kirana Surya, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Dalam pernyataannya, Inuar Gumay mengungkapkan bahwa kasus ini awalnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) oleh sejumlah aktivis Kabupaten Tangerang pada Oktober 2024. Namun, kasus tersebut kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sejak 29 November 2024.

“Kami akan terus mengawal jalannya proses hukum kasus ini hingga selesai. Dugaan kejanggalan dalam pengadaan internet ini harus diusut tuntas demi keadilan dan transparansi penggunaan anggaran negara,” ujar Inuar.

Kasus ini mencuat setelah laporan sejumlah aktivis menyebutkan adanya indikasi penyimpangan dalam proyek pengadaan internet yang didanai menggunakan anggaran pemerintah daerah. Dugaan ini kemudian menjadi perhatian publik dan diberitakan oleh berbagai media,

Inuar Gumay juga menegaskan bahwa pengawalan yang dilakukan oleh LSM Gerhana Indonesia bertujuan untuk memastikan tidak ada intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan selama proses hukum berlangsung.

Oleh sebab itu lanjut inuar Gumay ,S,H diri nya siap mengawal kasus ini yang mana Kasus ini sebelum nya di bawah ke Kejagung kini sudah di limpakan ke kajati Banten mulai tangal 29 november 2024 lalu,

lanjut Inuar Gumay ,S.H ‘ tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan mendatangin kajati Banten untuk monitor berkas pelimpahan dari Kejagung karna tidak menutup kemungkinan ada oknum oknum  yang membackup atau oknum dengan sengaja miscarriage of   justice

“Kami ingin memastikan keadilan ditegakkan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” tegasnya.

Kasus ini diharapkan segera menemukan titik terang seiring dengan langkah tegas Kejati Banten dalam menangani laporan tersebut.

Sementara itu, masyarakat Kabupaten Tangerang berharap agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.  ( Ronn)