BPK Serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2024 kepada DPR, Selamatkan Triliunan Uang Negara

OneNewsNusantara | JAKARTA,  – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sesuai ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketua BPK, Isma Yatun, menyerahkan IHPS tersebut kepada Ketua DPR, Puan Maharani, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (22/10/2024).

IHPS I Tahun 2024 merangkum 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK selama semester pertama tahun ini. Laporan tersebut terdiri dari 700 LHP keuangan, 3 LHP kinerja, serta 35 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Dalam IHPS ini, BPK juga menyajikan hasil pemantauan terkait tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, penyelesaian ganti rugi negara, dan pemanfaatan laporan investigatif serta penghitungan kerugian negara.

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Sebaliknya, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan pada empat LKKL. Selain itu, BPK juga mengaudit laporan keuangan empat badan lain, yakni Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pengelola Keuangan Haji (semuanya memperoleh opini WTP), dan Otoritas Jasa Keuangan yang menerima opini WDP.

Dari pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang berlangsung sejak tahun 2005 hingga semester I tahun 2024, sebanyak 78% rekomendasi telah ditindaklanjuti. Beberapa kementerian/lembaga dengan tingkat penyelesaian tertinggi di antaranya Sekretariat Kabinet (97,02%), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (96,38%), serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (96,27%).

Ketua BPK, Isma Yatun, menekankan pentingnya dukungan DPR dalam mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap tata kelola keuangan negara. “Rekomendasi BPK akan memberikan dampak lebih luas jika terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai mitra utama dalam fungsi pengawasan,” ujarnya.

IHPS I Tahun 2024 juga menggarisbawahi peran BPK dalam perbaikan tata kelola keuangan negara, termasuk pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp1,55 triliun, serta dukungan terhadap pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp644 miliar.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Budi Prijono, serta beberapa anggota BPK lainnya, termasuk Nyoman Adhi Suryadnyana, Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Fathan Subchi, dan Slamet Edy Purnomo, serta Wakil Ketua DPR dan Anggota DPR. ( Ronn)