OneNewsNusantara | Jakarta, 2 Desember 2024 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah struktur kelembagaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini ia sampaikan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Saya berkeberatan,” ujar Tito tegas saat menjawab pertanyaan wartawan terkait usulan tersebut, Senin (2/12).
![Example 300x600](https://onenewsnusantara.com/wp-content/uploads/2024/10/Dr.H.-Dhoni-Martien.png" "Example 300x600")
Mantan Kapolri periode 13 Juli 2016 hingga 22 Oktober 2019 itu menjelaskan bahwa posisi Polri saat ini, yang berada langsung di bawah Presiden RI, merupakan hasil dari agenda reformasi yang membawa perubahan fundamental dalam tata kelola lembaga keamanan negara.
“Ya, karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah Presiden, itu kehendak reformasi. Sudah itu saja,” jelas Tito singkat, menutup wawancara.
Sejarah Reformasi dan Mandiri Polri
Penolakan Tito merujuk pada semangat reformasi pasca-Orde Baru yang memisahkan Polri dari TNI pada tahun 1999. Tujuannya adalah menjadikan Polri lembaga yang lebih mandiri, profesional, dan berfokus pada tugas-tugas penegakan hukum, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Sebelum reformasi, Polri berada di bawah struktur TNI. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemimpin sipil tertinggi, sekaligus menghilangkan pengaruh militer dalam operasional Polri.
Wacana Kembali ke Kemendagri
Usulan untuk mengembalikan Polri di bawah Kemendagri atau TNI sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam sebuah jumpa pers di Jakarta pada Kamis (28/11). Deddy menyebut usulan ini muncul karena partai merasa kekalahan mereka di Pilkada 2024 dipengaruhi oleh pengerahan aparat kepolisian.
Namun, wacana ini menuai berbagai respons. Banyak pihak menilai bahwa menjaga independensi Polri sebagai lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden merupakan langkah strategis untuk memastikan profesionalitas dan akuntabilitas institusi tersebut.
Pernyataan tegas Tito Karnavian menjadi penegasan penting dalam mempertahankan tatanan hasil reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade. ( SDP )
