Rumah yang Terbelah: Suara Diaspora di Antara Luka Bangsa

Oleh: Fazhaliani Shariffa

Rumah—sebutan bagi setiap tempat yang pernah saya singgahi—kadangkala lebih nyaman dan terasa lebih baik. Kata itu sering saya ucap secara naluriah ketika ibu menelpon, atau saat jam kantor usai.

Tinggal di Malaysia sebagai pijakan kedua dan memikul julukan diaspora Indonesia sering kali membuat saya merasa hidup di dua dunia berbeda. Di sini, saya bisa mengakses pendidikan dengan baik, hidup di lingkungan yang relatif stabil, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa banyak kesulitan. Namun setiap kali membuka kabar dari tanah air, hati saya terhimpit rasa bimbang: keluarga dan masyarakat di Indonesia tengah berjuang keras menghadapi gejolak ekonomi dan sosial. Seakan-akan saya hidup “terlalu nyaman”, sementara mereka di tanah air harus berjuang keras.

Kondisi Indonesia belakangan ini memang menimbulkan kekhawatiran. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,87%, angka terendah dalam lebih dari tiga tahun terakhir (Reuters, 2025). Meski pada kuartal kedua naik menjadi 5,12%, ketidakpastian tetap membayangi, terutama bagi masyarakat kecil yang langsung merasakan imbas harga pangan dan kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.

Di tengah situasi itu, gelombang protes meluas. Banyak warga menilai jurang ketidakadilan semakin lebar: elit politik menikmati fasilitas mewah, sementara rakyat harus berhemat hingga titik paling dasar. Financial Times mencatat, anggota DPR mendapat tunjangan rumah senilai USD 3.000 per bulan—sepuluh kali lipat upah minimum di Jakarta—sementara sebagian besar rakyat masih berkutat dalam keterbatasan (Financial Times, 2025).

Ketidakadilan yang terasa kasat mata inilah yang membuat masyarakat turun ke jalan. Dan bagi saya yang hidup di luar negeri, berita-berita itu menimbulkan luka batin tersendiri. Sebab, wajah-wajah di balik statistik itu bukan hanya sekadar “angka ekonomi”, melainkan keluarga saya sendiri di rumah.

—

Diaspora sebagai Jembatan Kritik dan Harapan

Peran diaspora Indonesia, terutama mahasiswa, sesungguhnya bukan hal baru. Sejarah mencatat bagaimana tokoh seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir, yang kala itu belajar di Belanda, menjadi motor intelektual bagi pergerakan kemerdekaan. Kini perannya berubah, tetapi esensinya tetap sama: menjaga arah bangsa.

Ketika Indonesia dilanda ketidakpastian politik—terutama terkait protes, kritik terhadap kekerasan negara, dan koreksi aturan demokrasi—diaspora punya peran substansial untuk menjaga denyut demokrasi tetap bernafas.

Pelajar diaspora tidak berada di bawah komando pemerintah, tetapi memiliki posisi independen, ilmiah, dan non-partisan. Artinya, diaspora justru bisa memainkan peran kritis: menyuarakan keresahan, mengawal demokrasi, dan memberikan masukan berbasis perspektif global. Contohnya dapat dilihat dalam sikap Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia yang merespons situasi demokrasi Indonesia belakangan ini.

—

Narasi yang Berkelanjutan: Dari Kolektif ke Individual

Dukungan diaspora tidak selalu terang. Namun, ia tetap menjadi wujud nyata partisipasi politik—publik, emosional, sekaligus efektif. Ini bukan hanya soal menyuarakan kritik terhadap kekuasaan, tetapi juga membentuk jaringan sosial-politik dalam menjaga demokrasi.

Dari Berlin hingga New York, dari Melbourne hingga Kuala Lumpur, mahasiswa dan warga Indonesia menggelar aksi solidaritas. Mereka membawa spanduk penolakan terhadap kemunduran demokrasi, menegaskan bahwa suara rakyat di tanah air tidak berdiri sendirian. Lebih lanjut, PPI di Malaysia, Prancis, Austria, hingga Tunisia menyatakan protes melalui surat terbuka yang dipublikasikan di media sosial.

Jika suara mahasiswa di kampus, aktivis di jalanan, dan warga di aplikasi pengiriman makanan dapat terhubung dalam narasi kolektif, maka diaspora membawa kesempatan untuk memperluas jangkauan suara itu—baik secara politik maupun simbolik.

—

Penutup: Rumah yang Harus Dijaga

Saya percaya, diaspora bukan sekadar orang-orang yang “mencari kehidupan yang lebih enak di luar negeri.” Kami adalah bagian dari bangsa, dengan kerinduan yang sama: melihat Indonesia pulih dan tumbuh adil bagi semua.

Mungkin justru dari rasa bimbang inilah lahir komitmen baru. Bahwa ilmu, pengalaman, dan perspektif yang diperoleh di Malaysia atau negara lain, pada akhirnya harus kembali untuk memperjuangkan demokrasi yang sebenarnya.

Karena apa artinya gelar akademis dan pengalaman global, jika pada akhirnya kita gagal menjaga rumah kita sendiri: Indonesia.
(*)