Sidang Kasus ‘Pitulas Garage’: Ahli Sebut Unsur TPPU Pasif Tak Terpenuhi Jika Aliran Dana Bernominal Wajar

Onenewsnusantara| JAKARTA – Di tengah bergulirnya sidang perkara nomor 116/Pid.Sus/2026/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebuah dilema hukum dan kemanusiaan mencuat secara tajam. Gina Yolanda S.F., yang statusnya merupakan istri dari pemilik showroom Pitulas Garage, Agus Wahyu Widodo, kini harus duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus ini menarik perhatian serius dari pakar hukum TPPU terkemuka Indonesia, Dr. Yenti Garnasih. Keterangan dari sang ahli seolah menjadi angin segar bagi kubu terdakwa, sekaligus menjadi kritik objektif terhadap konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai terlalu memaksakan ranah domestik rumah tangga ke dalam delik pidana berat.

Aliran Dana untuk Sembako dan Listrik Rumah Tangga

Perkara ini bermula dari dugaan penipuan investasi pembelian mobil lelang Kejaksaan Agung senilai Rp3,38 miliar dan USD 1,27 juta yang dijalankan oleh Agus Wahyu Widodo. Menurut dakwaan, dana dari korban tersebut sebagian mengalir ke rekening pribadi Gina Yolanda secara rutin uang bulanan sejak Juni 2024 hingga Maret 2025

Namun, alih-alih digunakan untuk menyembunyikan kekayaan atau bergaya hidup mewah, fakta dakwaan sendiri secara objektif memaparkan bahwa tersebut habis digunakan Gina untuk urusan hajat hidup domestik yang sangat mendasar: belanja dapur sehari-hari, membayar tagihan utilitas (listrik/air), bersedekah, hingga membayar upah pembantu rumah tangga.

Logika dakwaan yang menjerat seorang istri yang menggunakan nafkah suaminya untuk menyambung hidup inilah yang kemudian dipertanyakan keabsahannya oleh ahli hukum.

Dr. Yenti Garnasih: “Istri yang Menerima Nafkah Wajar Adalah Korban Kebohongan Suami”

Ditemui saat akan menjadi saksi ahli di PN Jakarta Selatan , Dr. Yenti Garnasih memberikan ulasan mendalam yang secara objektif justru sangat menguatkan posisi pembelaan Gina. Yenti menegaskan bahwa dalam hukum pidana, tidak ada ruang untuk menghukum seseorang tanpa adanya bukti niat jahat (mens rea-Red).

“TPPU pasif itu unsurnya bukan sekadar rumus ‘asal ada aliran dana masuk, maka penerima langsung dipidana’. Tidak begitu!” tegas Yenti. “Secara objektif, betul ada dana mengalir dari rekening suami ke istri. Tapi secara subjektif, apakah si istri ini tahu atau patut menduga uang itu hasil kejahatan? Jika jumlah yang dikasih itu wajar, rutin untuk kebutuhan belanja harian seperti bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya, dari mana dasar rasionalnya istri harus menaruh curiga?” Ujarnya, 23/6

Yenti secara gamblang menempatkan posisi istri dalam kasus seperti ini bukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan justru sebagai korban.

“Kalau situasinya uang tersebut diberikan secara rutin untuk kebutuhan sehari-hari dalam nominal yang wajar, maka istri tidak bisa dipidana. Dalam konteks ini, berarti suaminya yang telah membohongi istrinya sendiri. Istri adalah korban kebohongan suami. Langkah hukum yang objektif dan maksimal adalah uangnya disita oleh negara, bukan malah orangnya ditahan dan dipidana. Menjadikan istri sebagai saksi saja sebenarnya sudah memberikan sanksi sosial yang berat.” Lanjutnya

Awak media sempat melontarkan pertanyaan apakah ke depan setiap wanita harus mencurigai rezeki yang dibawa suami ke rumah, Yenti memberikan batasan tegas.

“Bukan wajib curiga, melainkan klarifikasi demi keamanan. Istri memang patut curiga dan bertanya jika tiba-tiba suami membawa uang dalam jumlah melonjak drastis yang tidak biasa. Tetapi jika nominalnya biasa saja dan habis untuk keperluan dapur, ya tidak ada kewajiban hukum untuk mencurigai suami sendiri.” Tandas Yenti

Aspek Kemanusiaan: Penahanan Lansia yang Dipaksakan

Selain pokok perkara yang dinilai lemah secara pembuktian unsur subjektif, tim Penasihat Hukum Gina Yolanda juga menyoroti ironi penahanan terhadap kliennya yang kini telah memasuki usia lanjut (lansia) di atas 60 tahun.

Langkah JPU melakukan penahanan rutan dinilai mencederai asas humanisme hukum nasional yang diatur dalam KUHP terbaru. Penasihat hukum menekankan bahwa undang-undang secara eksplisit menginstruksikan perlakuan yang lebih lunak dan manusiawi terhadap terdakwa lansia.

“Klien kami sudah berusia di atas 60 tahun, suaminya pun sudah ditahan. Tidak ada urgensi atau indikasi bahwa klien kami akan melarikan diri. Mengapa opsi kemanusiaan seperti tahanan rumah atau tahanan kota tidak diberikan? Menahan lansia di rutan hanya menambah beban negara, apalagi jika terdakwa jatuh sakit,” ujar tim Penasihat Hukum terdakwa

Selain itu Kuasa hukum menambahkan bahwa kesaksian objektif dari Dr. Yenti Garnasih diharapkan dapat membuka mata majelis hakim agar hukum tidak diterapkan secara buta dan tebang pilih.

Persidangan di PN Jakarta Selatan ini kini bukan sekadar tentang pembuktian aliran dana, melainkan menjadi ujian bagi keadilan di Indonesia: apakah seorang wanita paruh baya layak dipenjara hanya karena menafkahi keluarganya menggunakan uang belanja pemberian suaminya sendiri?

Penulis : RK
Editor : Redaksi