OneNewsNusantara | Semarang,Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Otto Hasibuan, menegaskan akan memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan mafia peradilan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di Semarang, Sabtu.
![Example 300x600](https://onenewsnusantara.com/wp-content/uploads/2024/10/Dr.H.-Dhoni-Martien.png" "Example 300x600")
Menurut Prof. Otto, mafia peradilan merupakan masalah serius yang mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia, terutama karena melibatkan oknum mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) dengan temuan uang dalam jumlah yang sangat besar.
“Bagi kami memang itu menjadi perhatian besar,” ujarnya.
Mafia peradilan kembali mencuat setelah vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya.
Kasus ini membuat tiga hakim yang menangani perkara tersebut, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, menjadi sorotan publik dan dilaporkan ke Komisi Yudisial.
Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka, bersama dengan kuasa hukum Ronald, Lisa Rahmad, serta ibunda Ronald, Meirizka Widjaja.
Penyidikan mengungkap keterlibatan mantan Kabadiklat Kumdil MA, Zarof Ricar (ZR), yang diduga memiliki peran sebagai makelar dalam pengurusan perkara. Di rumah ZR, ditemukan uang tunai senilai hampir Rp1 triliun serta emas seberat 51 kilogram, yang diduga berasal dari praktik suap selama masa jabatannya dari 2012 hingga 2022.
Prof. Otto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat tegas dalam mendukung pemberantasan korupsi, dan sebagai wakil menteri, dirinya akan menjalankan mandat tersebut dengan penuh komitmen.
“Pak Prabowo sudah tegas menyatakan jangan ragu-ragu untuk memberantas korupsi itu. Saya sebagai wakil menteri harus mem-‘backup’ dan menjalankan hal itu,” tegasnya.
Pernyataan ini memperkuat komitmen pemerintah dalam menciptakan peradilan yang bersih dan berkeadilan, dengan langkah-langkah hukum yang tegas untuk memberantas praktik mafia peradilan yang merusak integritas penegakan hukum di Indonesia. ( Ronn)
