OneNewsNusantara |Jakarta, – Tim Intelijen Kejaksaan Agung, melalui Satuan Intelijen Responsif Internal (Satgas SIRI), berhasil mengamankan Prasetyo Boeditjahjono ( PB ), mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Penangkapan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api Besitang–Langsa yang berlangsung dari tahun 2017 hingga 2023.
![Example 300x600](https://onenewsnusantara.com/wp-content/uploads/2024/10/Dr.H.-Dhoni-Martien.png" "Example 300x600")
Dalam rilis resmi Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum Kepala Pusat Penerangan Hukum mengatakan Bahwa Kejaksaan Agung menyatakan bahwa PB telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Proyek senilai Rp1,3 triliun ini dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan diduga melibatkan pelanggaran prosedur yang signifikan.
PB diduga memecah pekerjaan konstruksi menjadi sebelas paket dan mengarahkan pengadaan agar memenangkan delapan perusahaan tertentu.
Lebih jauh, dalam pelaksanaan proyek, ditemukan bahwa jalur kereta api tersebut tidak dilengkapi dengan studi kelayakan yang memadai. Tidak ada dokumen penetapan trase jalur yang resmi dari Kementerian Perhubungan, dan lokasi pembangunan dipindahkan tanpa dasar yang jelas, mengakibatkan jalur kereta mengalami amblas dan tidak dapat difungsikan.
Dari hasil audit BPKP, kerugian negara akibat proyek ini ditaksir mencapai Rp1,1 triliun.
PB diduga menerima fee sebesar Rp1,2 miliar dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tambahan Rp1,4 miliar dari perusahaan terkait.
“Saat ini, PB ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan,” Jelas Dr. Harli Siregar dalam rilis tertulisnya
Ia dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan harapan penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera dan mencegah korupsi serupa di masa mendatang.
Dengan penetapan ini, Kejaksaan Agung menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan memperkuat integritas dalam pengelolaan proyek publik. ( Ronn)
