OneNewsNusantara | Jakarta, 2 Desember 2024 – Kejaksaan Agung terus memperkuat peran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) sebagai garda terdepan dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., melalui keterangan tertulisnya, menegaskan bahwa JAM DATUN terus bertransformasi untuk menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks.
![Example 300x600](https://onenewsnusantara.com/wp-content/uploads/2024/10/Dr.H.-Dhoni-Martien.png" "Example 300x600")
Transformasi ini disampaikan oleh narasumber, Carolita Novinia Yuanita, S.H., LL.M., C.L.A., saat Kejaksaan Agung menerima kunjungan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Business Law (HIMSLAW) BINUS University di Press Room Kejaksaan Agung. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa JAM DATUN memainkan peran penting di berbagai aspek hukum, seperti:
- Pelayanan Hukum: Melalui Pos Pelayanan Hukum, masyarakat dapat memperoleh konsultasi hukum gratis untuk mencegah tindakan hukum yang merugikan.
- Pertimbangan Hukum: JAM DATUN memberikan pendapat hukum dan audit hukum untuk mendukung tata kelola yang baik, terutama bagi pemerintah dan BUMN.
- Bantuan Hukum: JPN bertindak sebagai kuasa hukum negara dalam berbagai kasus perdata, termasuk arbitrase internasional dan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.
- Mediasi dan Penyelesaian Sengketa: JAM DATUN berperan sebagai mediator dalam sengketa di luar pengadilan, demi mencapai solusi yang optimal bagi semua pihak.
- Penegakan Hukum: JAM DATUN melindungi hak keperdataan negara dan masyarakat, termasuk menangani kasus pailit dan pembubaran perusahaan yang merugikan kepentingan publik.
Langkah Transformasi
Menurut Dr. Harli, transformasi JAM DATUN didukung oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024, yang memperluas lingkup tugasnya. Kini, JAM DATUN memiliki peran strategis dalam pemulihan kekayaan negara, menangani sengketa perdata di Mahkamah Konstitusi, serta meningkatkan akses pelayanan hukum kepada masyarakat.
“JAM DATUN terus beradaptasi untuk menghadapi tantangan hukum global. Penguatan struktur organisasi dan peningkatan kapasitas personel menjadi fokus utama kami,” ujar Carolita.
Transformasi ini melibatkan pelatihan intensif, kerja sama dengan institusi hukum internasional, serta penerapan prinsip Trapsila Adhyaksa: satya, adhi, dan wicaksana. Langkah ini diharapkan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam diskusi interaktif, mahasiswa juga mendapat pembekalan terkait arbitrase internasional, mitigasi risiko bisnis, dan kiat-kiat menghadapi investor asing. Narasumber berbagi kisah sukses JPN dalam menangani gugatan perdata internasional yang melibatkan kepentingan pemerintah.
Dengan peran strategis ini, JAM DATUN terus berkomitmen menjadi pilar penegakan hukum yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik. ( Ronn)
