OneNewsNusantara | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan pentingnya netralitas aparat keamanan TNI dan Polri selama pelaksanaan Pilkada 2024.
Ia menegaskan bahwa sanksi pidana menanti aparat yang terbukti tidak netral, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XXII/2024.
![Example 300x600](https://onenewsnusantara.com/wp-content/uploads/2024/10/Dr.H.-Dhoni-Martien.png" "Example 300x600")
“Kualitas Pilkada ditentukan oleh netralitas penyelenggara, termasuk aparat keamanan, ASN, dan pejabat daerah. Putusan MK Nomor 136/PUU-XXIII/2024 sudah menguatkan adanya sanksi pidana bagi aparat yang melanggar,” ujar Menko Polkam saat konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11).
Budi Gunawan menegaskan, Pemerintah bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri terus berkoordinasi intensif demi memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan transparan, jujur, dan adil.
Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung serentak pada 27 November 2024 di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten.
“Kami berharap Pilkada ini mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan amanah, yang dapat mendorong kesejahteraan di wilayah masing-masing,” imbuhnya.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polkam bersama KPU, kementerian terkait, TNI, dan Polri, dibahas sejumlah langkah strategis. Hal ini mencakup antisipasi ancaman keamanan, distribusi logistik, validasi daftar pemilih tetap, hingga mitigasi di daerah rawan bencana.
“Kami telah memetakan daerah rawan, baik dari aspek keamanan maupun teknis, termasuk kesiapan logistik dan surat suara. Langkah antisipasi telah dibuat, sehingga kami optimistis pelaksanaan Pilkada berjalan lancar,” ujar Budi Gunawan.
Ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024.
“Mari sukseskan Pilkada serentak 2024. Gunakan hak pilih dengan bijak. Jangan golput, karena Rabu, 27 November 2024 adalah momen penting untuk menentukan masa depan daerah,” tutup Menko Polkam. ( Ronn)
